Tag: Anggota Bawaslu Bali

DENPASAR, NusaBali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali intensifkan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada serentak 2024.

DENPASAR, NusaBali - Peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia telah menjadi sorotan penting dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun perempuan menyumbang lebih dari setengah populasi, keterwakilan mereka dalam politik masih jauh dari ideal.

DENPASAR, NusaBali - Dalam perhelatan Pilkada 2024, isu negatif (propaganda hitam) berdaya destruktif tinggi terhadap proses demokrasi. Isu negatif dapat menjadi media pemecah belah bangsa, karena arus deras informasi tanpa bisa terfilter di internet.

MANGUPURA, NusaBali - Semakin dekat waktu pemungutan dan penghitungan suara menambah semarak kontestasi Pilkada di Bali. Upaya pemenuhan hak masyarakat termasuk disabilitas juga harus terus dilakukan demi menciptakan demokrasi yang inklusif.  Hal itu dikatakan anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani di Legian, Kuta, Badung, Senin (30/9).

Hubungan yang solid antara ketiga lembaga adalah fondasi penting dalam Sentra Gakkumdu

DENPASAR, NusaBali - Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Bali ikut turun mengawasi jalannya pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Bali di Kantor KPU Provinsi Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar, Kamis (29/8). Proses pendaftaran yang digelar sejak pukul 10.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita sudah sesuai dengan regulasi.

MANGUPURA, NusaBali - Anggota Bawaslu Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma menekankan pentingnya pelibatan badan ad hoc dalam pengawasan pemilihan. Pun dalam tahap pendaftaran pasangan calon pelibatan jajaran dalam pengawasan merupakan langkah strategis.

BANGLI, NusaBali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali menemukan ada difabel belum masuk dalam daftar pemilih untuk Pilkada Serentak 2024. Hal itu terungkap saat kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan Bawaslu Bali bersama Bawaslu Bangli di Kabupaten Bangli, Selasa (9/7).

Tantangan ke depannya, di Pilkada akan lebih berat, salah satunya terkait netralitas ASN, karena bergesekan langsung dengan PPK Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Bupati atau Gubernur